A.
Pengertian
Kurikulum
merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi yang dibakukan
dan cara pencapaiannya disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan daerah.
Pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang menghubungkan, menjodohkan, melatih
manusia agar memiliki kebiasaan bekerja untuk dapat memasuki dan berkembang
pada dunia kerja (industri), sehingga dapat dipergunakan untuk memperbaiki
kehidupannya.
B.
Tujuan
Menurut
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006
Tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah, struktur
kurikulum pendidikan kejuruan adalah sebagai berikut :
Pendidikan
kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian,
akhlak mulia, serta keterampilan peserta didik untuk hidup mandiri dan
mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan program kejuruannya. Agar dapat
bekerja secara efektif dan efisien serta mengembangkan keahlian dan
keterampilan, mereka harus memiliki stamina yang tinggi, menguasai bidang keahliannya
dan dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang
tinggi, dan mampu berkomunikasi sesuai dengan tuntutan pekerjaannya, serta
memiliki kemampuan mengembangkan diri.
Tujuan
Pendidikan Kejuruan adalah mempersiapkan perserta didik sebagai calon tenaga
kerja dan mengembangkan eksistensi peserta didik, untuk kepentingan peserta
didik, masyarakat, bangsa dan negara. Dalam SK Mendikbud No 049074U1990, tujuan
pendidikan SMK diuraikan :
·
Mempersiapkan siswa untuk melanjutkan ke jenjang
pendidikan lebih tinggi.
·
Meningkatkan kemamapuan siswa sebagai anggota
masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial,
budaya, dan sekitar.
·
Meningkatkan kemampuan siswa untuk dapat
mengembangkan diri sejalan pengembangan ilmu, teknologi, dan kesenian.
·
Menyiapkan siswa memasuki lapangan kerja dan
mengembangkan sikap profesional.
C.
Sasaran
Struktur
kurikulum pendidikan kejuruan dalam hal ini Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan
Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), pengembangan diri bagi peserta didik SMK/MAK
terutama ditujukan untuk pengembangan kreativitas dan bimbingan karier.
D.
Pihak
Pengembang Kurikulum
Dalam
pengembangan kurikulum, tidak hanya melibatkan orang yang terkait langsung
dengan dunia pendidikan saja, namun di dalamnya melibatkan banyak orang,
seperti : politikus, pengusaha, orang tua peserta didik, serta unsur – unsur
masyarakat lainnya yang merasa berkepentingan dengan pendidikan.
Namun
Setiap guru bertanggung jawab melakukan perubahan-perubahan yang harus
direncanakan melalui proses yang logis rasional dan valid dengan senantiasa
berusaha merelevansikan pendidikan yang diberikannya dengan tuntutan dan
kebutuhan masyarakat. Tanggung jawab ini pada gilirannya menuntut tingkat
pengetahuan, keterampilan dan pengalaman agar mampu mengembangkan kurikulum
secara terus menerus. Dalam rangka inilah maka setiap guru perlu mengalami
pendidikan guru, mengikuti kegiatan pengembangan staf dan program inservice
training. Konsep ini berlandaskan pada asumsi bahwa guru memiliki hak untuk memutuskan
sendiri apa-aga yang akan diajarkannya dan bagaimana cara mengajarkannya. Namun
demikian tetap dalam pola kurikulum yang telah digariskan sebagai frame of
reference.
E.
Perkembangan
Kurikulum Pendidikan Kejuruan di Indonesia
Berikut
ini adalah beberapa Kurikulum Pendidikan Kejuruan yang pernah digunakan di
Indonesia. Warna dan ciri khas tiap kurikulum menunjukkan kurikulum
berusaha menghadirkan sosok peserta didik yang paling pas dengan perkembangan
jaman saat itu.
1.
Kurikulum
Pendidikan Kejuruan 1984
a.
Latar Belakang
Kurikulum
Edisi 1984 disebutkan sebagai acuan dalam pengembangan pendidikan kejuruan
karena merupakan langkah awal pengkajian terhadap kesesuaian kurikulum dengan
kebutuhan dunia kerja, dimana kurikulum ini dikembangkan bermula dari data-data
empirik yang diperoleh dari pelaksanaan kurikulum pendidikan menengah kejuruan
sejak 1981 yang meliputi :
·
Ditemukannya sejumlah unsur baru dalam GBHN 1983
yang perlu ditampung dalam kurikulum yang bersumber dari nilai dasar, yaitu
Pancasila dan UUD 1945. Hal-hal yang berkaitan dengan inovasi peningkatan
pendidikan kejuruan dapat dilihat dalam GBHN 1983 sebagai berikut: “Sistem
pendidikan perlu disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan di segala bidang yang
memerlukan jenis-jenis keahlian dan keterampilan serta dapat sekaligus
meningkatkan produktivitas, kreativitas, mutu dan efisiensi kerja. Dalam
hubungan ini, berbagai tingkat dan jenis pendidikan dan pelatihan kejuruan
serta politeknik perlu lebih diperluas dan ditingkatkan mutunya dalam rangka
mempercepat dipenuhinya kebutuhan tenaga yang cakap dan terampil bagi
pembangunan di berbagai bidang.”
·
Adanya kesenjangan program pendidikan baik
dengan kebutuhan anak didik maupun dengan lapangan kerja.
·
Terlalu
saratnya materi kurikulum yang harus diberikan
·
Kurikulum
1976/1977 tidak dirancang untuk memungkinkan siswa melanjutkan ke jenjang
pendidikan yang lebih tinggi. (Suwarna, 2002:131).
Untuk
merealisasikan harapan tersebut. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan
keputusan Nomor 0289a/U/1985 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan
Tingkat Pertama SMKTP) dan Nomor 0289b/U/1985 tentang Kurikulum Sekolah
Menengah Kejuruan Tingkat Atas (SMKTA) sebagai kurikulum penggantinya. Yang
lebih mendasar adalah dikeluarkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 0461/U/1983 yang berisi penyederhanaan organisasi kurikulum, dimana
kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas disusun dengan mengacu pada
kumpulan jabatan tingkat menengah yang ada dan yang diperkirakan akan
diperlukan oleh masyarakat.
b.
Tujuan Pendidikan
Tujuan
utama kurikulum SMK 1984 adalah menyiapkan siswa menjadi tenaga siap kerja
dengan memberikan peluang yang luas untuk mengembangkan dirinya (memberi
peluang kepada siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi)
c.
Pengorganisasian Materi
Dalam
organisasi program pendidikan SMK dikenal sebutan program studi
yang dikelompokkan menjadi program inti dan program pilihan. Program inti
merupakan program yang wajib diikuti oleh semua siswa yang mengacu pada
pencapaian tujuan nasional, perubahan nilai dan tata hidup dalam masyarakat
seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi, pengetahuan dan kemampuan
kejuruan dan sikap yang sesuai. Program inti ini mencakup Mata Pelajaran Dasar
Umum (MPDU) dan Mata Pelajaran Dasar Kejuruan (MPDK). MPDU meliputi sejumlah
mata pelajaran yang wajib diikuti oleh semua kelompok pada SMKTA. MPDK
bertujuan untuk memberikan bekal dasar pengetahuan, sikap dan keterampilan yang
diperlukan untuk mendasari program pilihan, terdiri atas sejumlah mata pelajaran
dasar yang wajib diikuti oleh semua siswa SMKTA yang serumpun. Rumpun adalah
kumpulan program studi yang mempunyai MPDK yang sama.
Program
pilihan, merupakan program yang dapat dipilih oleh siswa sesuai dengan minat,
bakat dan kemampuannya serta kebutuhan daerah dan pembangunan. Program pilihan
yang dimaksud mengacu kepada penguasaan kejuruan dengan kompetensi khusus
keilmuan, sikap-sikap profesionalisme yang disyaratkan serta membuka
kemungkinan pelaksanaan pendidikan seumur hidup. Program pilihan dituangkan
dalam Mata Pelajaran Kejuruan (MPK). Implementasi kedua program tersebut adalah
:
·
SMKTA:
Program Inti 60% (MPDU 30% dan MPDK 30% dan Program Pilihan 40%)
·
SMKTP:
Program inti 70% dan program pilihan 30%
d.
Strategi Pembelajaran
Konsep
implementasi kurikulum ini didasarkan pada prinsip-prinsip :
·
Prinsip
relevansi, dimana kurikulum dikembangkan dengan mempertimbangkan tuntutan
kebutuhan siswa baik secara umum maupun perorangan sesuai dengan minat dan
bakat siswa serta kebutuhan lingkungan.
·
Prinsip
pengembangan, dimana kurikulum dikembangkan secara bertahap dan terus menerus
dengan jalan mengadakan perbaikan/pemantapan dengan pengembangan lebih lanjut
yang bersifat progresip.
·
Prinsip
pendidikan seumur hidup, dimana kurikulum dirancang untuk membuka kemungkinan
pengembangan pendidikan seumur hidup (tak mengenal batas usia)
·
Prinsip
keluwesan/fleksibel, yaitu kurikulum dikembangkan dengan mempertimbangkan
fleksibel dalam pelaksanaannya/implementasinya.
e.
Teknik Evaluasi Hasil Belajar
Evaluasi
yang serempak dilaksanakan per semester, dimana masih lebih menekankan pada
evaluasi terhadap tingkat penguasaan pengetahuan, prinsip dan konsep-konsep.
Penilaian terhadap penguasaan keterampilan masih bersifat sebagai unsur
penunjang. Penilaian terhadap praktek biasanya dilakukan pada semester ke 5
atau semester 1 di tingkat 3.
f.
Proses Pembelajaran
·
Pelaksanaan PBM terdiri atas kegiatan
intra-kurikuler, ko-kurikuler, dan ekstra-kurikuler
·
Pelajaran teori diintegrasikan ke dalam
pelajaran praktek untuk mata pelajaran yang sama
·
Tahun
pertama merupakan tahun bersama ( belum dijuruskan)
·
Menerapkan
sistem kredit semester
·
Mulai
dilaksanakannya bimbingan karir (BK)
·
Mulai
diimplementasikannya mata pelajaran PSPB dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran
per minggu
·
Keterpaduan
teori dan praktek dalam pelaksanaan dengan bobot praktek kejuruan sekitar 40%
dari keseluruhan program pendidikan
·
Susunan
dengan pola program inti dan program pilihan dengan porsi 60%
: 40%
·
Unit
Produksi Sekolah (sebagai sarana kerjasama sekolah dengan dunia usaha/industri)
dijadikan tempat praktek guru dan siswa dalam meningkatkan kemampuan
profesionalnya, karena unit produksi dapat dikembangkan secara bisnis
menyerupai sebuah usaha/industri yang menghasilkan dana untuk membantu praktek
siswa.
g.
Hambatan dalam pengimplementasian kurikulum
·
Pola penyelenggaraan proses belajar mengajar
dilakukan di sekolah, sehingga materi kejuruan yang diberikan tidak jarang
bertentangan atau tidak sesuai dengan jenis pekerjaan yang ada di dunia
industri.
·
Karena seluruh proses pengembangan kurikulum
dilakukan di tingkat pusat, sekolah sebagai pelaksana, maka kebijakan yang
diberikan dari pusat cenderung berlawanan dengan kondisi di lapangan sehingga
proses PBM/pendidikan tidak berjalan dengan efisien dan efektif.
2.
Kurikulum
SMK 1993/1994
a.
Latar Belakang
Perubahan
kurikulum ini terutama didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan untuk
menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan baru dalam UU No. 2 tahun 1989 tentang
Sistem Pendidikan Nasional, PP No. 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
dan SK Mendikbud No. 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan dan
Pertimbangan lain yang terjadi dalam sektor ketenagakerjaan dan pembangunan,
serta kecenderungan yang akan terjadi di masa depan. Kurikulum 1994 menggunakan
pendekatan berbasis kompetensi, yaitu segala sesuatu ditetapkan atas dasar
perimbangan pencapaian kemampuan yang harus dikuasai oleh lulusan melalui
analisis jabatan yang ada di lapangan kerja.
b.
Tujuan Pendidikan
Peraturan
Pemerintah No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menenegah, Bab 1
Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi : Pendidikan Menengah Kejuruan adalah pendidikan
pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan siswa
untuk melaksanakan jenis pekerjaan tertentu. Kemudian Bab II pasal 3 Ayat
2 mengatakan bahwa Pendidikan Menengah Kejuruan mengutamakan persiapan siswa
untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap professional.
c.
Pengorganisasian Materi
·
GBPP Kurikulum 1994 disajikan tidak secara rinci
namun dalam garis-garis besarnya saja.
·
Mata-mata pelajaran pada kelompok dasar
kejuruan seperti matematika, bahasa inggris dan IPA di beri alokasi jam
tambahan.
d.
Strategi Pembelajaran
·
“Link and Macth”, merupakan salah satu kebijakan
baru untuk pembangunan pendidikan yang sering diterjemahkan terkait dan sepadan.
Kebijakan “Link and Macth” mengimplikasikan wawasan sumber daya manusia,
wawasan masa depan, wawasan mutu dan wawasan keunggulan, wawasan
profesionalisme, wawasan nilai tambah dan wawasan ekonomi dalam penyelenggaraan
pendidikan khususnya pendidikan kejuruan.
·
Pendekatan dari “supply-driven” menuju ke
“demand-driven”. Pendekatan lama yang bersifat “supply-drivend” dilakukan
secara sepihak oleh penyelenggaraan pendidikan kejuruan, mulai dari perencanaan
, penyusunan kurikulum dan evaluasinya. Pada pendekatan “demand–driven”
mengharapkan justru pihak dunia usaha, dunia industri aatau dunia kerja
yang harusnya lebih berperan dalam menentukan mendorong dan menggerakan
pendidikan kejuruan sebagai yang berkepentingan dari sudut tenaga kerja.
·
Dari “School-based program” ke “dual-based
program”. Perubahan dari pendidikan berbasis sekolah kependidikan berbasis
ganda mengharapkan supaya program pendidikan kejuruan dilaksanakan didua
tempat. Teori dan praktek dasar kejuruan dilaksanakan di sekolah , sedangkan keterampilan
produktif dilaksanakan di DU/DI dengan prinsip belajar sambil bekerja (Learning
by doing).
·
Majelis Pendidikan Kejuruan Nasional
(MPKN), yang dibentuk dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendikbud dan
ketua umum KADIN pada tanggal 17 Oktober 1994 No. 0267a/U/1994 dan No.
84/KU/X/1994. MPKN telah secara efektif menggerakkan berbagai badan organisasi
perusahaan dan Asosiasi profesi yang dibawah naungan KADIN dalam mendukung
pelaksanaan PSG. MPKN bertugas melakukan standarisasi jabatan, standarisasi
kompetensi dan sistem pengujian serta sertifikasi.
·
Pendidikan Sistem Ganda (PSG), merupakan suatu
bentuk pendidikan keahlian kejuruan yang memadukan secara sistimatis dan
singkron program pendidikan disekolah dan program belajar melalui kegiatan
bekerja langsung pada bidang pekerjaan yang relavan, terarah untuk mencapai
penguasaan kemampuan keahlian tertentu.
·
Dibentuknya Bursa Kerja Khusus (BKK), merupakan
wadah untuk pemasaran lulusan SMK yang merupakan salah satu ukuran
utama dalam menilai keberhasilan SMK.
e.
Teknik Evaluasi Hasil Belajar
Selain
dilaksanakan evaluasi tertulis terhadap tingkat penguasaan konsep, prinsip dan
pemahaman yang bersifat teoritis juga adanya uji profesi untuk mengukur tingkat
penguasaan keahlian kejuruan sesuai dengan kompetensi yang ada pada kurikulum
1994, sebagai pengganti EBTANAS.
f.
Proses Pembelajaran
Pembelajaran
menurut Kurikulum SMK 1994 disajikan dalam periode catur wulan, PBM
dilaksanakan di sekolah dan di dunia usaha/industri, program pembelajaran
disusun bersama-sama antara sekolah dan institusi pasangan. Pola
pelaksanaan kurikulum SMK 1994 berbeda dengan kurikulum SMK 1984 dalam
berbagai hal antara lain :
·
Petunjuk pelaksanaan lebih sederhana sekolah
dapat melakukan improvisasi dan pengayaan di lapangan
·
Pengajaran tidak hanya mengandalkan sumber daya
pendidikan sekolah tetepi di beri kesempatan memenfaatkan potensi yang ada di
dunia industri dan lingkungannya
·
Adanya muatan lokal
·
Adanya keahlian kejuruan yang dipelajari di
sekolah dengan keahlian profesi yang di perlukan di lapangan
·
SMK di dorong membentuk kegiatan unit produksi
yang di kelola secara professional.
·
Di kembangkannya sistim magang yang diakui
sebagai bagian dari kegiatan belajar melalui praktek lapangan.
·
SMK diharapkan dapat mengembangkan program yang berorientasi
pada pasar kerja.
·
SMK
dilengkapi dengan bimbingan kejuruan.
·
Dibentuknya
majelis penasehat sekolah yang beranggotakan seluruh pihak yang terkait dengan
SMK.
g.
Hambatan Utama dalam Implementasi kurikulum
Mengingat
tidak meratanya kondisi daerah dan ketersediaan DU/DI baik jumlah maupun yang
bersedia menjadi institusi pasangan, maka tidak jarang pihak sekolah mengalami
kesulitan untuk menetapkan jenis pekerjaan dan materi yang akan diberikan
kepada peserta didik yang bisa sesuai dan diterima oleh dunia kerja. Selain itu
pelaksanaan penempatan siswa yang akan melakukan praktek kerja industri sering
tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki siswa.
3.
Kurikulum
SMK Edisi 1999
a.
Latar Belakang
Upaya
pembaharuan pendidikan harus dilakukan secara terus menerus sejalan dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tuntutan ekonomi, dan perubahan
dalam masyarakat. Khususnya pada pendidikan kejuruan, telah banyak upaya
pembaharuan penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang
dilakukan selama ini. Namun, berdasarkan hasil-hasil kajian, pengamatan, dan
penelitian, upaya pembaharuan tersebut banyak menghadapi kendala-kendala di
lapangan, yang perlu dicari alternatif pemecahannya.
Permasalahan
SMK telah menjadi perhatian pemerintah, masyarakat dan dunia industri paling
tidak sejak periode 1990-an sampai sekarang, adalah sama yaitu menyangkut hal:
masa tunggu kerja tamatan, tingkat pengangguran yang tinggi, mutu lulusan SMK,
sistem kompetensi dan sertifikasi. Menyadari hal tersebut, Depdikbud (sekarang
Depdiknas) mengeluarkan kebijakan “link and match” melalui model pendidikan
sistem ganda (PSG) dan sertifikasi dalam implementasi Kurikulum Edisi 1999.
b.
Tujuan Pendidikan
Tidak
ada perubahan yang mendasar antara tujuan pendidikan pada kurikulum 1994 dengan
1999, yaitu pada Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan
Menenegah, Bab 1 Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi: Pendidikan Menengah
Kejuruan adalah pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan
pengembangan kemampuan siswa untuk melaksanakan jenis pekerjaan tertentu.
Kemudian Bab II pasal 3 Ayat 2 mengatakan bahwa Pendidikan Menengah
Kejuruan mengutamakan persiapan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta
mengembangkan sikap professional.
c.
Pengorganisasian Materi
·
Kurikulum
SMK Edisi 1999 disusun oleh sekolah bersama-sama dengan industri dan elemen
masyarakat lain yang tergabung dalam Majelis Sekolah. Sehingga sekolah
mempunyai peluang yang besar dalam mengembangkan dan melakukan inovasi
kurikulum secara bebas, bertanggung jawab, dan mandiri.
·
Penyusunan
Kurikulum SMK Edisi 1999 dikembangkan dengan mengaju pada beberapa prinsip,
yaitu: pengelompokkan kembali program berdasarkan kesamaan akar kompetensi,
tingkat keluwesan keahlian, perkutan daya adaptabilitas, standarisasi program,
pentahapan pembelajaran, berbasis ganda dan kegiatan ekstra kurikuler.
·
Kurikulum
SMK Edisi 1999 disusun menjadi tiga tahap, yaitu: (1) tingkat I berisi
kompetensi dan bahan kajian dasar-dasar kejuruan; (2) tingkat II berisi
kompetensi dan bahan kajian yang lebih fungsional; dan (3) tingkat III berisi
paket-paket keahlian.
·
Pada
kurikulum 1999 program pendidikan dan pelatihan terdiri dari program
normatif, adaptif, dan produktif.
d.
Strategi Pembelajaran
·
Kurikulum SMK Edisi 1999 merupakan perpaduan
dari dua pendekatan (kurikulum 1994 dan 1996) yaitu kurikulum berbasis
kompetensi dan pendekatan berbasis luas, kuat dan mendasar (Broad Band
Curriculum=BBC dan Competency Based Curriculum=CBC) sebagai upaya meningkatkan
mutu tamatan SMK sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan dunia
kerja.
·
Metode
pembelajaran tuntas (Mastery Learning) dan berbasis ganda (Dual Based Program),
dilaksanakan di sekolah dan di dunia industri/usaha.
·
Perkuatan
kemampuan daya sesuai dengan kemandirian pengembangan diri tamatan (Depdikbud,
1999).
·
Pada
kurikulum edisi 1999 tercermin adanya penambahan jam pembelajaran, baik pada
pembelajaran Matematika, Kimia, Bahasa Inggris maupun pada aspek produktif.
Begitu juga pada penambahan mata pelajaran atau diklat kewirausahaan.
e.
Teknik Evaluasi Hasil Belajar
Terlaksananya
ujian profesi dan sertifikasi industri melalui kerja sama yang makin mantap.
Dalam Kebijakan Teknis Pengembangan dan Implementasi Kurikulum SMK Edisi 1999,
yang dirumuskan oleh Balitbang dan Ditjen Dikdasmen, dinyatakan: “untuk
kepentingan pemasaran tamatan di SMK diberlakukan Uji Kompetensi di samping
EBTANAS”. EBTANAS sifatnya wajib diikuti oleh seluruh siswa untuk dapat
dinyatakan lulus dari SMK, sedangkan Uji Kompetensi lebih bersifat memberi
kesempatan kepada siswa untuk memperoleh sertifikasi (pengakuan) terhadap
keahlian yang dimiliki sebagai bekal untuk memasuki dunia kerja.
f.
Proses Pembelajaran
Dalam
pembelajaran aspek normatif dan adaptif ditekankan agar tidak lagi menggunakan
metode dan teknik pembelajaran konvensional seperti duduk, dengar, catat, dan
hapal (DDCH). Pembelajaran yang bermakna (memiliki life skill yang tinggi)
hanya akan tercapai, bila tercipta “pembelajaran, aktif, kreatif, efektif dan
menyenangkan (PAKEM) tercipta dalam kelas. PAKEM akan terwujud bilamana metode
dan pendekatan pembelajaran diterapkan antara lain:
·
Penerapan
pola CBSA melalaui pendekatan proses.
·
Pendekatan Quantum Teaching dan Quantum
Learning.
·
Begitu pula dalam pembelajaran produktif agar
dihasilkan efisiensi dan efektif, sesuai dengan tuntutan kurikulum edisi 1999,
diharuskan menggunakan pendekatan “Pelatihan Berbasis Kompetensi (Competency
Base Training) CBT.
g.
Hambatan Utama dalam Implementasi Kurikulum
Pelaksanaan
Kurikulum SMK Edisi Tahun 1999 juga menghadapi beberapa kendala. Dalam
penerapan kurikulum broad based terdapat kesulitan dalam menentukan materi
program adaptif, untuk kelompok yang sejenis tetapi sangat berbeda bidang
keahliannya. Misalnya, untuk kelompok teknologi industri, terdapat perbedaan
karakteristik isi kurikulum antara bidang keahlian Teknik Bangunan dan Teknik
Mesin. Hal ini perlu diperhatikan dalam penyajian program adaptif, yang
seharusnya juga berbeda. Kendala berikutnya mungkin terjadi untuk program
pendidikan dan pelatihan praktik industri, yang lamanya minimum 6 bulan kerja
sesuai dengan jam industri. Perubahan waktu praktik industri dari 4 bulan
menjadi 6 bulan ini perlu diantisipasi, baik dalam pengelolaannya di sekolah
maupun ketersediaan tempat praktik dan koordinasinya pada dunia usaha/industri.
4.
Kurikulum
SMK Edisi 2004
a.
Latar Belakang
·
Tantangan kehidupan di masa depan pada
hakekatnya adalah tantangan terhadap kompetensi yang dimiliki manusia. Karena itu arah pengembangan
kurikulum harus berbasis pada pengembangan potensi manusia yang beragam.
·
Perlu
disadari bahwa manusia dilahirkan unik dengan segala keberagaman dan
kecepatannya. Karena itu kurikulum sebagai acuan dan fasilitator
penyelenggaraan pendidikan, sayogianya memberi peluang adanya kemerdekaan dan
pemerataan dalam pendidikan.
·
Pendidikan
menjadi bermakna apabila secara pragmatis dapat mendidik manusia bisa hidup
sesuai zamannya.
·
Pendidikan
harus dilihat sebagai wahana untuk membekali peserta didik dengan berbagai
kemampuan, guna menjalani dan mengatasi masalah kehidupan pada hari esok
maupun masa depan yang selalu berubah.
·
Pendidikan
kejuruan perlu mengajar dan melatih peserta didik untuk menguasai kompetensi
dan kemampuan lain yang dibutuhkan untuk menjalani kehidupan dan yang berguna
sebagai modal untuk mengembangkan dirinya di kemudian hari.
b.
Tujuan Pendidikan
·
Menyiapkan peserta didik agar menjadi manusia
produktif, mampu bekerja mandiri, mengisi lowongan pekerjaan yang ada di DUDI
sebagai tenaga kerja tingkat menengah, sesuai dengan kompetensi dalam program
keahlian yang dipilihnya.
·
Menyiapkan peserta didik agar mampu memilih
karir, ulet dan gigih dalam berkompetisi, beradaptasi dilingkungan kerja dam
mengembangkan sikap profesional dalam bidang keahlian yang diminatinya.
·
Membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan,
teknologi dan seni agar mampu mengembangkan diri dikemudian hari baik secara
mandiri maupun melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
·
Membekali
peserta didi dengan kompetensi-kompetensi sesuai dengan program keahlian yang
dipilih.
c.
Pengorganisasian Materi
Untuk
mencapai standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh industri/dunia
usaha/asosiasi profesi, materi diklat dikemas dalam berbagai mata diklat yang
dikelompokkan dan diorganisasikan menjadi program normatif, adaptif dan
produktif. Khusus untuk program produktif ada acuan baku yang dikenal dengan
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)
d.
Strategi Pembelajaran
Pembelajaran
kurikulum SMK 2004 berbasis kompetensi menganut prinsip pembelajaran tuntas
(mastery learning) untuk dapat menguasai sikap, pengetahuan dan keterampilan
agar dapat bekerja sesuai dengan profesinya seperti yang dituntut suatu
kompetensi. Untuk dapat belajar secara tuntas, dikembangkan prinsip
pembelajaran :
·
Learning by doing (belajar melalui
aktivitas/kegiatan nyata yang memberikan pengalaman belajar bermakna),
dikembangkan menjadi pembelajaran berbasis produksi.
·
Individualized
learning (pembelajaran dengan memperhatikan keunikan setiap individu)
dilaksanakan dengan sistem moduler.
e.
Teknik Evaluasi Hasil Belajar
Konsistensi
dengan pendekatan kompetensi yang digunakan dalam pengembangan kurikulum SMK
Edisi 2004, maka sistem penilaian menitikberatkan pada penilaian hasil belajar
berbasis kompetensi dan penilaian berbasis kelas dengan ciri sebagai berikut:
·
Menggunakan Penilaian Acuan Patokan (Criterion
Reference Assessment)
·
Keberhasilan
peserta didik hanya dikategorikan dalam bentuk ”kompeten” dan ”belum
kompeten”
·
Penilaian
dilaksanakan secara berkelanjutan
·
Selain
itu untuk pengakuan terhadap kompetensi yang telah dikuasai oleh peserta diklat,
perlu dikembangkan mekanisme pengakuan sebagai berikut:
·
Verifikasi
terhadap hasil penilaian pihak internal SMK oleh pihak eksternal, agar apa yang
telah dicapai peserta didik dapat diserfikasi oleh dunia kerja.
·
Recognition of Prior Learning (RPL) atau
Recognition of Current Competency (RCC) untuk mendukung pelaksanaan sistem
multi-entry/multi-exit.
f.
Proses Pembelajaran
Pelaksanaan
pembelajaran dituangkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan kurikuler dan
ekstrakurikuler. Pola penyelenggaraan pendidikan di SMK dapat menerapkan
berbagai pola yaitu pola pendidikan sistem ganda (PSG), multi-entry exit (MEME)
dan pendidikan jarak jauh.
g.
Hambatan Utama dalam Implementasi Kurikulum
Dalam
pelaksanaan kurikulum SMK Edisi 2004 mengalami beberapa hambatan misalnya :
·
Secara umum belum memandainya sarana dan
prasarana pendidikan di Indonesia, fasilitas belajar dan peralatan laboratorium
banyak yang rusak/tidak layak dan tidak sesuai lagi dengan peralatan yang ada
di dunia kerja.
·
Faktor kompetensi dan profesionalisme guru yang
kurang memadai, sehingga kurikulum tidak bisa berjalan secara efektif.
·
Terdapatnya kesenjangan yang mencolok antara SMK
yang ada di kota-kota besar dengan daerah, sehingga kita tidak bisa memacu
pendidikan dengan cepat.
Daftar Pustaka
Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan, 1977. Kurikulum Pendidikan Menengah Kejuruan 1976, Buku I tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok. Jakarta.
Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan, 1984. Kurikulum Pendidikan Menengah Kejuruan 1984, Buku I tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok. Jakarta.
Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan. 1999. Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan Edisi
1999. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Djohar, Dr. Ashari. 2006. Persamaan
dan Perbedaan Kurikulum Edisi 1999 – 2004. Materi perkuliahan Sekolah
Pascasarjana UPI Bandung.
Soenaryo, Prof, Dr. dkk, 2002.
Sejarah Pendidikan Teknik dan Kejuruan di Indonesia. Jakarta: Direktorat
Pendidikan Menengah Kejuruan.
